AmeliaRiski_JIS Sumbar
PADANG – Wakil Bupati Solok H. Candra, S.H.I. membuka peluang kerja sama investasi hijau dan transfer teknologi bersama delegasi Republik Korea. Upaya tersebut dinilai menjadi momentum strategis bagi Kabupaten Solok untuk memperkuat pengelolaan lingkungan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan H. Candra saat mewakili Bupati Solok Jon Firman Pandu, S.H. dalam Audiensi dan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Delegasi Republik Korea di Istana Gubernur Sumatera Barat, Padang, Selasa (11/8).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut penjajakan kerja sama dan rencana investasi Republik Korea yang sebelumnya telah dibahas pada 4 Agustus 2026. Forum diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai potensi proyek dan peluang investasi yang dapat dikembangkan di sejumlah daerah di Sumatera Barat, termasuk Kabupaten Solok.
H. Candra menilai forum tersebut penting bagi daerah karena pembahasannya berkaitan erat dengan tantangan pembangunan, khususnya pengelolaan sampah, lingkungan hidup, energi terbarukan, serta pengembangan ekonomi hijau.
“Kita harus mulai melihat persoalan lingkungan bukan hanya sebagai beban pemerintah, tetapi juga sebagai ruang untuk menghadirkan inovasi. Kalau tersedia teknologi, investasi, dan pola kerja sama yang mampu menyelesaikan persoalan sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi, tentu peluang seperti ini harus kita pelajari secara serius, ” ujar H. Candra.
Dalam FGD tersebut, sejumlah sektor strategis menjadi perhatian, antara lain pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, energi terbarukan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan gas metana dari Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), kredit karbon, hingga peluang pasar karbon internasional.
Menurut H. Candra, konsep ekonomi sirkular dapat menjadi pendekatan baru dalam mengatasi persoalan sampah. Sampah tidak semata-mata dipandang sebagai limbah yang harus dibuang, tetapi dapat diolah menjadi sumber daya, energi, maupun bahan baku yang memiliki nilai ekonomi.
“Kita ingin belajar bagaimana daerah lain dan negara yang teknologinya lebih maju mengelola persoalan ini. Bukan sekadar mengangkut dan membuang sampah, tetapi bagaimana sampah bisa dikelola lebih produktif, bahkan jika memungkinkan menjadi sumber energi dan aktivitas ekonomi baru, ” katanya.
Ia menyebut Kabupaten Solok membutuhkan terobosan dalam pengelolaan lingkungan untuk menghadapi peningkatan volume sampah serta tuntutan pembangunan yang semakin mengedepankan prinsip keberlanjutan.
Kerja sama internasional, lanjutnya, dapat dimanfaatkan sebagai sarana transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembelajaran terhadap sistem pengelolaan lingkungan yang telah berhasil diterapkan di negara lain.
H. Candra menegaskan, keberhasilan kerja sama tidak hanya diukur dari besarnya investasi yang masuk ke daerah. Aspek transfer pengetahuan, teknologi, manfaat ekonomi, dampak lingkungan, serta kepentingan masyarakat harus menjadi bagian penting dalam setiap rencana investasi.
“Investasi harus memberikan nilai tambah. Kita harus melihat kelayakannya, dampak lingkungannya, dan manfaat jangka panjangnya. Jangan sampai daerah hanya menjadi lokasi investasi, sementara masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang sepadan, ” tegasnya.
Pembahasan mengenai pemanfaatan gas metana dari TPA, pengurangan emisi gas rumah kaca, kredit karbon, dan pasar karbon internasional juga dinilai penting bagi pemerintah daerah. Perubahan arah pembangunan global membuat daerah perlu mulai mempersiapkan strategi yang mampu menggabungkan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan.
Kabupaten Solok memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan melalui pendekatan pembangunan hijau, mulai dari sektor pertanian, kawasan hutan, sumber daya alam hingga potensi lingkungan. Namun, seluruh potensi tersebut perlu dipetakan secara cermat agar investasi yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
Meski demikian, H. Candra menegaskan bahwa pertemuan bersama delegasi Republik Korea masih berada pada tahap penjajakan dan identifikasi potensi. Dengan demikian, forum tersebut belum dapat dimaknai sebagai kepastian masuknya investasi Korea ke Kabupaten Solok.
“Setelah FGD, pekerjaan kita adalah melihat apa yang benar-benar bisa dikembangkan di Kabupaten Solok. Potensinya harus dipetakan, kebutuhan daerah disiapkan, dan kelayakannya dikaji. Kalau ada peluang yang realistis dan memberikan manfaat besar kepada masyarakat, tentu harus kita kawal sampai pada tindak lanjut yang konkret, ” ujarnya.
Tindak lanjut hasil FGD nantinya membutuhkan keterlibatan perangkat daerah terkait, khususnya bidang investasi dan lingkungan hidup. Kehadiran Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam forum tersebut menjadi bagian dari proses identifikasi peluang investasi dan penyusunan langkah lanjutan.
Bagi Pemerintah Kabupaten Solok, penjajakan kerja sama dengan Republik Korea menjadi peluang untuk mempertemukan potensi daerah dengan teknologi modern, investasi hijau, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.
Pengelolaan sampah, energi terbarukan, ekonomi sirkular, serta pasar karbon diharapkan dapat menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah ke depan. Dengan perencanaan yang matang dan investasi yang tepat sasaran, persoalan lingkungan dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi baru yang memberi manfaat bagi masyarakat.
H. Candra berharap keterlibatan Kabupaten Solok dalam penjajakan kerja sama internasional tersebut dapat membuka akses lebih luas terhadap teknologi dan pengetahuan sekaligus memperkuat posisi daerah dalam mendorong transformasi pembangunan hijau di Sumatera Barat.
“Yang kita harapkan bukan hanya investasi masuk, tetapi juga ada teknologi, pengetahuan, peningkatan kapasitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan begitu, kerja sama yang dibangun benar-benar menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Solok yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan, ” tutupnya.
